A Thousand Words

          Sejarah Indonesia mencatat betapa pentingnya peran mahasiswa dalam kemajuan bangsa ini. Saat zaman penjajahan Belanda, kebangkitan bangsa Indonesia dimotori oleh mahasiswa kedokteran STOVIA. Saat zaman orde baru, tepatnya pada tahun 1998, penguasa orde baru melakukan penyimpangan yang membuat rakyat sengsara. Lalu mahasiswa pun tampil sebagai motor penggerak untuk menuntut pemerintahan zaman itu yang dianggap tidak adil. Berlandaskan pada idealisme yang mereka miliki, mereka menuntut Soeharto untuk dapat turun dari tahtanya sebagai Presiden Republik Indonesia pada zaman itu. Dan usaha itu pun membuahkan hasil. Presiden Soeharto turun dari tahtanya dan akhirnya Indonesia memasuki era reformasi.

Masyarakat umum masih memiliki harapan yang besar kepada mahasiswa yang dipercaya sebagai generasi muda penentu masa depan sebuah negara. Mahasiswa dipercaya sebagai agen perubahan yang akan mengubah “nasib” masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah. Masyarakat golongan menengah ke bawah masih meyakini bahwa mahasiswa adalah generasi muda dengan tingkat intelektualitas tinggi yang diharapkan akan mengubah “nasib” mereka pada khususnya dan “nasib” negara ini pada umumnya. 

Mahasiswa diharapkan sepenuhnya menyadari betapa pentingnya kontribusi mereka untuk perkembangan lingkungan sekitarnya. Sebagai generasi yang diekspektasikan untuk dapat menjadi agent of change, sudah sepatutnya mahasiswa tidak hanya berkutat dengan permasalahan akademis atau permasalahan yang hanya terkait dengan dirinya sendiri. Mahasiswa dituntut untuk dapat menjadi pribadi yang lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

Universitas Padjadjaran adalah salah satu perguruan tinggi yang terletak di Kota Bandung. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang tergabung dalam Badan Semi Otonom (BSO) bernama Islamic Studies for Economics Group (ISEG) memiliki sebuah desa binaan yang terletak di Kecamatan Lembang. Melalui program desa binaan ini, mereka berusaha untuk dapat berkontribusi secara maksimal terhadap masyarakat sekitar mereka.

Fungsi Strategis Mahasiswa

Waloyo (2013) menyatakan bahwa secara umum, mahasiswa memiliki tiga fungsi strategis yaitu sebagai agent of change, agent of social control, dan iron stock. Menurut Waloyo, mahasiswa sebagai agent of change berarti mahasiswa adalah agen perubahan, mahasiswa sebagai agent of social control berarti mahasiswa adalah pengawas sosial dan mahasiswa sebagai iron stock berarti mahasiswa adalah generasi penerus masa depan.

Waloyo (2013) juga menyatakan bahwa peran dasar mahasiswa adalah sebagai agent of change. Waloyo menyatakan bahwa sumber daya manusia terbesar dalam perubahan berada di tangan mahasiswa karena mereka memiliki pemikiran yang inovatif, penuh akan ide, dan tidak mudah berhenti sebelum mencapai titik optimum. Menurutnya, mahasiswa dituntut untuk dapat berperan lebih nyata terhadap perubahan atau paling tidak menjadi pendorong dari sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu menurut Waloyo, dalam melaksanakan fungsi strategis mahasiswa sebagai agent of social control, diharapkan mahasiswa dapat menjadi “pengawas” dari berjalannya sebuah pemerintahan karena mahasiswa memiliki tingkat idealisme yang tinggi. Selain itu, Waloyo berpendapat bahwa mahasiswa sebagai iron stock berperan besar dalam menyediakan sumber-sumber daya manusia dengan idealisme yang tinggi dalam proses perubahan bangsa.

          Pariwisata syariah saat ini telah menjadi tren di berbagai negara di dunia. Bahkan, negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim seperti Jepang dan Perancis sedang giat-giatnya mengembangkan sektor pariwisata syariahnya dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satu sektor dari pariwisata syariah adalah sektor bisnis. Sektor bisnis dalam pariwisata syariah tentunya harus tergolong dalam bisnis yang telah mendapat sertifikasi halal. Banyak pelaku bisnis yang tertarik dengan pariwisata syariah ini karena pasar dari pariwisata syariah cukup luas. Komunitas muslim dunia dapat merepresentasikan pasar dari pariwisata syariah ini. Jumlah dari komunitas muslim dunia mencapai 1,6 miliar orang atau sekitar 23% dari total populasi dunia.

            Banyak peluang-peluang yang dapat terjadi ketika sebuah negara ingin menjadi pusat dari halal business  di dunia. Begitu juga dengan Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, seharusnya Indonesia adalah pasar yang “empuk” bagi pariwisata syariah ini. Namun di sisi lain, akan terdapat banyak tantangan-tantangan bagi Indonesia untuk menjadi destinasi pariwisata syariah dari wisatawan di seluruh dunia.

Halal Business as an opportunity to develop Indonesia’ economy

            Pemberian label halal pada sebuah bisnis ternyata berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dari bisnis tersebut. Salah satu contohnya terjadi pada home industry pembuatan bakso yang berada di Bandung, CV Semar. Sebelum memiliki label halal pada produknya, total penjualannya adalah sebesar Rp 242.681.250 dan setelah memiliki labelisasi halal penjualannya naik sebesar 25% menjadi Rp 323.575.000. Hal ini membuktikan bahwa apabila sebuah bisnis memiliki label halal, konsumen, khususnya konsumen muslim akan lebih tertarik untuk membeli produk dari bisnis tersebut karena mereka merasa “aman” untuk mengonsumsi produk tersebut.

Selain itu, halal business banyak digemari oleh wisatawan dari berbagai belahan dunia. Dikutip dari Republika Online, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, wisata kuliner banyak dicari wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Apalagi bila kuliner tersebut dikemas secara kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis halal memiliki prospek yang baik untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Selain dapat meningkatkan pendapatan, sektor bisnis juga dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia karena tergolong sebagai sebuah sektor rill yang membutuhkan sumber daya manusia sebagai penggeraknya. Jika dilakukan secara continue, sektor bisnis ini dapat mengatasi dua permasalahan sekaligus yaitu mengenai masalah pendapatan nasional dan masalah pengangguran.

Challenges in Halal Business

            Saat ini  kondisi cadangan minyak Indonesia berada dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan. Dikutip dari economy okezone, cadangan minyak Indonesia akan habis dalam 11 tahun mendatang. Namun ternyata, pemerintah Indonesia masih mempersulit Kontraktor Kontrak Kerja Sama, atau biasa disingkat K3S untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Pemerintah masih mengenakan pajak bumi dan bangunan dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh K3S. Melihat kondisi cadangan minyak dan gas bumi Indonesia yang semakin kritis, tentunya kebijakan ini bukanlah suatu kebijakan yang tepat karena akan membuat investor semakin enggan untuk melakukan investasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

Tingginya biaya eksplorasi minyak dan gas bumi            

            Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.Dalam praktiknya, eksplorasi membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak. Cost untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi mencapai dua kali lipat dari cost untuk eksploitasi minyak dan gas bumi karena eksplorasi harus melalui beragam studi berjenjang dan skala prioritas yang harus dikerjakan mengingat risiko bisnis yang besar. Mengenakan pajak bumi dan bangunan pada tahap eksplorasi akan semakin meningkatkan biaya untuk melakukan kegiatan tersebut. Tingginya biaya eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia dapat membuat para investor atau kontraktor semakin enggan untuk berinvestasi dalam sektor migas di Indonesia.

Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Insentif           

Menilik kembali kondisi cadangan minyak Indonesia yang diprediksikan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, sudah seharusnya pemerintah Indonesia membebaskan pajak bumi dan bangunan pada K3S. Pembebasan pajak bumi dan bangunan pada fase eksplorasi dapat menjadi insentif bagi seorang investor yang berkeinginan untuk melakukan eksplorasi migas di Indonesia. Semakin banyak investor yang ingin melakukan eksplorasi, akan semakin tinggi peluang untuk dapat meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi Indonesia.

Daftar Pustaka : 

http://economy.okezone.com/read/2014/10/11/19/1050965/balada-krisis-energi-di-indonesia

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5120b43d78574/biaya-eksplorasi-lebih-besar-dibanding-eksploitasi

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyayangkan sumber daya energi yang dimiliki Indonesia banyak dikuasai asing. Alhasil, kemandirian energi sulit terwujud. “Masyarakat belum bisa menikmati kemakmuran dari kekayaan sumber daya alam yang kita miliki,” ujar anggota BPK Ali Masykur Musa kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Menurut dia, sulit terwujudnya kemandirian energi nasional karena selama ini pengelolaan sumber daya alam nasional banyak didonimasi oleh perusahaan asing. Ali mengungkapkan, saat ini asing menguasai 70 persen pertambangan minyak dan gas (migas), 75 persen tambang batu bara, bauksit, nikel dan timah, 85 persen tambang tembaga dan emas, serta 50 persen menguasai perkebunan sawit.”^[1]

Minyak dan gas bumi merupakan aset Indonesia yang sangat berharga. Jika diolah dengan baik, Indonesia bisa mendapatkan kekayaan berlimpah dari penjualan migas tersebut. Namun faktanya, Indonesia belum bisa mengolah minyak dan gas bumi tersebut dengan baik. Selain kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni, perusahaan-perusahaan Indonesia juga tergolong kekurangan modal untuk mengolah minyak dan gas bumi yang dimiliki Indonesia. Sehingga justru, pengolahan minyak dan gas bumi hampir 70% jatuh ke tangan asing.

 Salah satu contoh perusahaan migas asing di indonesia yaitu Chevron. Perusahaan yang berkantor pusat di California, Amerika Serikat ini berhasil memperoleh laba bersih sebesar $25,2 milliar pada tahun 2012. ^[2] Sebuah angka yang sangat fantastis, apalagi jika laba tersebut kita hitung dalam satuan rupiah. Namun, berapa persenkah Indonesia menikmati laba bersih tersebut? Faktanya, Indonesia tidak menerima begitu banyak dari laba bersih tersebut. Hampir semua keuntungan tersebut kembali lagi ke Amerika Serikat. Kenyataan yang sangat miris mengingat bahwa Indonesia lah yang sebenarnya memiliki migas tersebut. 

Perusahaan asing memang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dan dengan kata lain, mereka ikut berpartisipasi dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Tetapi di lain sisi, tenaga kerja itu bekerja untuk asing dan bukan untuk Indonesia. Tenaga kerja profesional yang direkrut oleh perusahaan asing tersebut secara tidak langsung membantu menghasilkan laba yang fantastis untuk asing. Padahal kita adalah pemilik “asli” dari kekayaan tersebut, tetapi justru kekayaan itu jatuh ke pihak asing.   

Namun, bukan berarti semua ini adalah kesalahan pihak asing. Pemerintah sebagi regulator perekonomian dapat mengatasi masalah ini dengan cara lebih memperhatikan perusahaan nasional yang bergerak di bidang migas. Pemberian subsidi adalah salah satu contohnya. Dengan adanya pemberian subsidi, diharapkan perusahaan kecil dan menegah di Indonesia dapat survive  karena sudah mendapatkan dana yang memadai. Selain itu, perusahaan tersebut juga harus bisa bersaing dengan perusahaan asing dengan memberikan produk yang lebih kreatif dan menarik, sehingga daya saing produk nasional tidak akan kalah dari produk asing. Produk-produk yang dihasilkan harus memiliki ciri yang khas atau unik, sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk tersebut dibandingkan produk lain. Kita bisa mengambil contoh produk-produk yang dihasilkan oleh China yang sekarang sudah sangat sering kita temukan di pasaran. Dari segi kualitas, produk China memang kalah dari produk buatan Korea (contohnya handphone) atau produk negara lain. Namun, produk China ditawarkan pada tingkat harga yang rendah, sehingga dapat dijangkau oleh semua golongan masyarakat. Oleh karena itu saat ini China menjadi salah satu negara yang berkembang sangat pesat.

Fakta bahwa sumber daya manusia kita sangat tertinggal dibanding negara maju juga suatu faktor yang tidak bisa kita remehkan begitu saja. Rata-rata tenaga kerja di Indonesia hanyalah lulusan sekolah menengah atas, bahkan masih banyak juga yang pendidikan akhirnya dibawah sekolah menengah atas. Sehingga pada akhirnya, mereka hanya bisa bekerja sebagai buruh atau “pekerja kasar” di perusahaan asing.Walaupun beberapa perusahan asing menjanjikan upah yang tinggi, namun “pekerja kasar” tersebut diharuskan untuk melakukan pekerjaan yang sangat berisiko yang bahkan bisa merenggut nyawa mereka, seperti kutipan berikut “Pada 14 Mei 2013, terowongan fasilitas pelatihan tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia runtuh. Akibatnya, diperkirakan 34 pekerja terjebak dalam reruntuhan terowongan yang terletak di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, itu.Freeport Indonesia mencatat 10 korban luka dan 11 korban jiwa hingga saat ini...”^[3]

Di era modern seperti sekarang ini, sumber daya alam bukan lagi faktor produksi yang memberikan banyak kontribusi untuk majunya suatu negara, namun faktor sumber daya manusia adalah faktor produksi paling penting penentu majunya suatu negara. Lihat saja Amerika Serikat. Dari segi sumber daya alam, Amerika Serikat sangat jauh tertinggal dibanding Indonesia, namun Amerika Serikat adalah salah satu negara maju di dunia. Amerika Serikat bisa menjadi negara maju karena mereka memiliki sumber daya manusia yang sangat memadai dibandingkan dengan Indonesia. Sumber daya manusia yang memadai akan “dihargai lebih mahal” dibanding sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sumber daya manusia, Indonesia harus lebih serius menangani berbagai permasalahan di bidang pendidikan. Tidak boleh lagi ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah hanya karena tidak memiliki biaya. Apalagi, anak anak yang harus menyebrangi sungai tanpa jembatan yang memadai hanya untuk pergi ke sekolah. Wajib belajar bukan lagi hanya 9 tahun, tetapi minimal harus 12 tahun. Karena, lulusan sekolah menengah atas saja sekarang ini sudah sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan, apalagi yang hanya lulusan sekolah menengah pertama atau dibawahnya ?

Pemerintah juga harus lebih selektif lagi dalam memberikan izin untuk perusahaan asing yang akan mengolah sumber daya alam Indonesia. Pemerintah harus lebih teliti lagi dalam “menyeleksi” perusahaan asing yang akan berdiri di Indonesia. Tidak semata-mata hanya karena perusahaan tersebut menghasilkan profit yang besar, tapi yang paling penting adalah seberapa besar kontribusi mereka untuk kekayaan negara kita? Jangan sampai kekayaan sumber daya alam kita justru hampir semua jatuh ke tangan asing. Kebijakan yang dibuat, jangan hanya difikirkan untuk jangka pendek saja. Harus diperhatikan juga bagaimana dampak kebijakan tersebut untuk jangka panjangnya.

Tergolong sulit memang untuk lepas sepenuhnya dari bantuan asing. Mereka memiliki modal dan sumber daya yang sangat Indonesia butuhkan. Tanpa kedua faktor produksi tersebut, sumber daya di Indonesia hanya sia-sia saja. Namun, jika Indonesia terus menerus bergantung pada pihak asing, kapan Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri? Ketergantungan pada pihak asing sangat merugikan untuk Indonesia. Jika mereka mengalami krisis ekonomi, kita akan ikut terkena imbasnya. Atau jika ada masalah-masalah ekonomi yang lain melanda mereka, kita akan ikut terkena dampaknya. Oleh sebab itu, mulai dari detik ini, Indonesia harus “belajar” untuk menjadi negara yang lebih mandiri. Karena pada akhirnya, negara yang mandiri akan menjadi negara yang lebih maju dibanding negara lainnya.

Source : [1]