A Thousand Words

          Pariwisata syariah saat ini telah menjadi tren di berbagai negara di dunia. Bahkan, negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim seperti Jepang dan Perancis sedang giat-giatnya mengembangkan sektor pariwisata syariahnya dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satu sektor dari pariwisata syariah adalah sektor bisnis. Sektor bisnis dalam pariwisata syariah tentunya harus tergolong dalam bisnis yang telah mendapat sertifikasi halal. Banyak pelaku bisnis yang tertarik dengan pariwisata syariah ini karena pasar dari pariwisata syariah cukup luas. Komunitas muslim dunia dapat merepresentasikan pasar dari pariwisata syariah ini. Jumlah dari komunitas muslim dunia mencapai 1,6 miliar orang atau sekitar 23% dari total populasi dunia.

            Banyak peluang-peluang yang dapat terjadi ketika sebuah negara ingin menjadi pusat dari halal business  di dunia. Begitu juga dengan Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, seharusnya Indonesia adalah pasar yang “empuk” bagi pariwisata syariah ini. Namun di sisi lain, akan terdapat banyak tantangan-tantangan bagi Indonesia untuk menjadi destinasi pariwisata syariah dari wisatawan di seluruh dunia.

Halal Business as an opportunity to develop Indonesia’ economy

            Pemberian label halal pada sebuah bisnis ternyata berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dari bisnis tersebut. Salah satu contohnya terjadi pada home industry pembuatan bakso yang berada di Bandung, CV Semar. Sebelum memiliki label halal pada produknya, total penjualannya adalah sebesar Rp 242.681.250 dan setelah memiliki labelisasi halal penjualannya naik sebesar 25% menjadi Rp 323.575.000. Hal ini membuktikan bahwa apabila sebuah bisnis memiliki label halal, konsumen, khususnya konsumen muslim akan lebih tertarik untuk membeli produk dari bisnis tersebut karena mereka merasa “aman” untuk mengonsumsi produk tersebut.

Selain itu, halal business banyak digemari oleh wisatawan dari berbagai belahan dunia. Dikutip dari Republika Online, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, wisata kuliner banyak dicari wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Apalagi bila kuliner tersebut dikemas secara kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis halal memiliki prospek yang baik untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Selain dapat meningkatkan pendapatan, sektor bisnis juga dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia karena tergolong sebagai sebuah sektor rill yang membutuhkan sumber daya manusia sebagai penggeraknya. Jika dilakukan secara continue, sektor bisnis ini dapat mengatasi dua permasalahan sekaligus yaitu mengenai masalah pendapatan nasional dan masalah pengangguran.

Challenges in Halal Business

            Saat ini  kondisi cadangan minyak Indonesia berada dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan. Dikutip dari economy okezone, cadangan minyak Indonesia akan habis dalam 11 tahun mendatang. Namun ternyata, pemerintah Indonesia masih mempersulit Kontraktor Kontrak Kerja Sama, atau biasa disingkat K3S untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Pemerintah masih mengenakan pajak bumi dan bangunan dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh K3S. Melihat kondisi cadangan minyak dan gas bumi Indonesia yang semakin kritis, tentunya kebijakan ini bukanlah suatu kebijakan yang tepat karena akan membuat investor semakin enggan untuk melakukan investasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

Tingginya biaya eksplorasi minyak dan gas bumi            

            Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.Dalam praktiknya, eksplorasi membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak. Cost untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi mencapai dua kali lipat dari cost untuk eksploitasi minyak dan gas bumi karena eksplorasi harus melalui beragam studi berjenjang dan skala prioritas yang harus dikerjakan mengingat risiko bisnis yang besar. Mengenakan pajak bumi dan bangunan pada tahap eksplorasi akan semakin meningkatkan biaya untuk melakukan kegiatan tersebut. Tingginya biaya eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia dapat membuat para investor atau kontraktor semakin enggan untuk berinvestasi dalam sektor migas di Indonesia.

Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Insentif           

Menilik kembali kondisi cadangan minyak Indonesia yang diprediksikan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, sudah seharusnya pemerintah Indonesia membebaskan pajak bumi dan bangunan pada K3S. Pembebasan pajak bumi dan bangunan pada fase eksplorasi dapat menjadi insentif bagi seorang investor yang berkeinginan untuk melakukan eksplorasi migas di Indonesia. Semakin banyak investor yang ingin melakukan eksplorasi, akan semakin tinggi peluang untuk dapat meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi Indonesia.

Daftar Pustaka : 

http://economy.okezone.com/read/2014/10/11/19/1050965/balada-krisis-energi-di-indonesia

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5120b43d78574/biaya-eksplorasi-lebih-besar-dibanding-eksploitasi